.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN - Debat Publik kedua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut di Santika Dyandra Hotel berjalan memanas. Kedua Paslon berupaya saling mencari kesalahan dan menjatukan satu sama lainnya. Rabu 6 Nopember 2024, Malam, yang dimulai pukul 20.00 s/d 22.30 Wib.
Saling menjatuhkan, ini terlihat sejak dimulainya debat terkait dengan persoalan Batas Wilayah, Pariwisata, Tambang, dan Banjir.
Dalam sesi ini, Calon Wakil Gubernur No.2 Hasan Basri Sagala, menyinggung terkait permasalahan isu-isu perbatasan wilayah. Kita tahu Sumatera Utara secara garis besar provinsinya berbatasan dengan Aceh, Riau, dan juga Sumatera Barat. Di saat itu pula kita banyak menemukan berbagai permasalahan isu-isu perbatasan dan juga wilayah yang berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara, dan ini harus segera diselesaikan karena menyangkut terkait dengan administrasi pemerintahan.
Belum lagi permasalahan yang berkaitan dengan pemekaran yang ada di kabupaten kota juga sampai saat ini masih menyisakan berbagai persoalan perbatasan dan juga permasalahan perbatasan wilayah antara kabupaten kota.
"Karena itu juga, kami ingin menanyakan kepada Pak Surya apa yang bapak akan lakukan ketika nanti, bila bapak menjadi Wakil Gubernur Sumatera Utara, untuk menyelesaikan permasalahan wilayah perbatasan antar provinsi dan juga kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Dan ini, saya kira masalah ini perlu diselesaikan. Sebab, amanat undang-undang mengatakan perlu penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan juga menjadi tanggung jawab. Dan juga ini yang perlu dilaksanakan, dan apa yang bapak lakukan, yang dilaksanakan untuk masalah ini silahkan Pak Surya."tanya Hasan.
Menyauti pertanyaan calon Wakil Gubernur No.2, calon Wakil Gubernur No.1 Surya mengatakan, bahwa batas wilayah itu bukanlah sekedar garis pemisah administratif. Tapi, melainkan dapat menjadi zona sinergi antara daerah perbatasan. Maka, strategi yang akan dilaksanakan tentu pertama sekali adalah mengidentifikasi potensi ekonomi baru, yang kedua membangun infrastruktur yang baik di daerah perbatasan, kemudian kita akan mengindikasi forum lintas daerah antara perbatasan.
Sehingga kita dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya karena ini merupakan administrasi negara tentang batas-batas wilayah tentu kita harus berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kota kalau itu batas Kabupaten Kota harus berkolaborasi dengan provinsi kalau ini memang perbatasan antar wilayah Provinsi. Jawab Surya.
Menimpali jawaban Surya, Hasan Basri Sagala menerangkan, gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat, dalam hal ini Edy Rahmayadi, pada periode pertama beliau telah menyelesaikan 73 segmen penyelesaian permasalahan batas wilayah yang ada di provinsi Sumatera Utara.
Ini terdiri dari permasalahan penyelesaian antar kabupaten kota dan juga antar provinsi yang ada di Sumatera Utara.
"Karena itu Pak Surya, perlu kami sampaikan bahwa Pak Edi Ramayadi pada periode pertama beliau telah melakukan dan menyelesaikan masalah batas dengan provinsi dengan lain atau antar kabupaten kota. Dan, pada periode yang kedua, Insyaallah kalau masih ada lagi masalah ini yang didapatkan atau kita temukan di lapangan, akan kami selesaikan secara cepat dan terstruktur dengan apa dengan kita membentuk gugus tugas. Penyelesaian masalah perbatasan lahan dan juga kabupaten kota dengan meningkatkan koordinasi dan juga meningkatkan sinkronisasi antara pusat dan kabupaten antara pusat dan provinsi dan ini adalah sebuah tugas yang perlu kami selesaikan. Kami ketika terpilih pada periode nanti."ucap Hasan
Sementara itu, masih terkait batas wilayah Bobby Nasution mencoba membantu wakilnya dengan mengatakan, batas wilayah Kayaknya salah satunya antara Medan dan Deli Serdang. Kenapa, karena memang salah satu persoalan kami yang selama ini kami rasakan, ini pengalaman cerita sedikit Pak sebagai walikota sambil dengan Deli Serdang, tentang perbatasan wilayah antara Medan dan Deli Serdang ini suka tarik ulur tarik ulur.
"Jadi, kalau boleh saran walaupun sebelumnya belum pernah kami rasakan, bapak hadirlah sebagai seorang Gubernur panggil lah kepala daerah yang punya permasalahan batas wilayah, kami selama ini mencari, Deli Serdang menyelesaikan sendiri, kami pak selesaikan sendiri antara bupati dan walikota memang pengajuannya ke provinsi, setelah itu pak, pengajuan yang ke provinsi. Tapi, kalau dicap kerja Pak Edi enggak apa-apa silakan. Ini yang kami sampaikan pengalaman hanya di kota Medan Pak tapi enggak tahu yang di daerah lain, mungkin Pak Surya mau nambahkan sedikit baik tentang batas wilayah, pada saat kita menyelesaikan batas wilayah contohnya dengan Labuhan Batu Utararya sampai hari ini penyelesaiannya belum bisa diselesaikan secara baik padahal antara bupati dengan Bupati sudah ada kesepakatan
Terkait Tambang
Disesi kedua Debat, Paslon Edy - Hasan menyinggung soal undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 , bumi air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
" Kita tahu itu semua, dan di Sumatera Utara begitu banyak tambang,, ada tambang emas, ada tambang-tambang batubara, ada bahan semen. Ini harus kita rawat dan kita ketahui sedangkan di luar Sumatera Utara saja yang kami dengar kabar kami dengar berita, ada mengurus tentang tambang-tambang yang khususnya di Maluku Utara, untuk itu saya ingatkan jangan ganggu tambang, karena itu peruntukannya untuk rakyat, sejahterakan rakyat, yang dikelola oleh negara saya tanyakan Bagaimana pendapat paslon satu tentang ini."tanya Edy Rahmayadi.
Mendengar pertanyaan dari Edy, Bobby dengan cepat menjawab bahwa, Disampaikan tentang pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 3, justru yang tadi disampaikan, tambang di Sumatera Utara ada tambang emas, tambang batubara, sekarang tadi disampaikan juga bagaimana merawatnya merawatnya adalah, bagaimana dengan pengelolaan yang baik, pengelolaan yang tetap menjaga hutan yang ada di Sumatera Utara.
"Boleh membuka usaha pertambangan di Sumatera Utara, kalau ditanya hari ini berapa jumlah tambang yang hasilnya membuka hutan ini, setahu saya, rekomendasinya dari provinsi Sumatera Utara, kita cek hari ini berapa banyak tambang yang merusak alam, kita tahu galian-galian C banyak merusak Sungai Sumatera Utara, dibiarkan. Kalau mau dijaga ya benar-benar dijaga, boleh dikelola swasta bekerja sama dengan masyarakat setempat, memperdayakan masyarakat setempat, menghasilkan untuk masyarakat setempat, bukan hanya dibiarkan tidak boleh. Lihat mungkin banyak juga tambang-tambang ilegal yang ada di Sumatera Utara dan dibiarkan sama Provinsi Sumatera Utara. Ini yang saya ketahui, ini yang banyak juga jalan-jalan yang rusak hari ini karena tadi pertama-pertambangan liar yang dibiarkan merusak Jalan tonasenya berlebih, sungainya juga dibuat rusak."terang Bobby.
Menipali jawaban Bobby Nasution, Edy Rahmayadi sedikit ketawa mendengar jawaban Bobby.
"Lain tambang, lain kelola hutan, ini tolong dibedain, tambang itu diatur, itulah sehingga tidak terjadi degradasi lingkungan. Kabarnya, pasti sudah tahu tujuan arah pertanyaan saya, ada tambang yang dilarang untuk diekspor, tetapi ada tambang yang saya sayangkan membawa-bawa nama Medan. Medan adalah salah satu kota di Sumatera Utara, Saya tak rela nama Medan dipakai untuk di Maluku Utara. Ini jadi isu nasional ,saya ingin ini diklarifikasi, sehingga rakyat Sumatera Utara tahu semuanya. Saya tidak mau menuduh, karena saya mendengar itu dari pengadilan adalah sah, dan yang dari media-media berbicara tentang blog Medan, saya tak mau itu disebut blok Medan, Katakanlah blok Maluku terima kasih cukup."sindir Edy.
Bobby pun tak mau kalah dan menimpali jawaban Edi.
"Baik kita ulangi kami persilakan calon nomor satu Baik Pak Edi. Kalau boleh mengutip, perkataan Pak Edi pada debat pertama kemarin, kalau merasa dari kami ada yang melanggar, ia laporkan Pak kami tunggu laporannya, laporkan ada mekanisme hukum, ya laporkan silakan Pak, ada penegak hukum, jelas jangan cuman gara-gara baca di media bapak bawa kerana debat, kalau memang bapak berharap ada pernyataan saya di depan sini, bapak laporkan dulu, bapak laporkan setelah Bapak laporkan ada hal-hal yang kami lakukan mangkir dari situ baru bapak kami suruh buat pernyataan di masyarakat. Jadi, kalau belum laporkan baca di media atau coba bilang dengar-dengar isu bapak bilang, bapak nggak mau curiga, bapak bilang lapor kan pak, ini yang bisa kami sampaikan kalau memang ini yang Bapak perlukan untuk masyarakat Sumatera Utar,a silahkan Pak, silakan. Ini yang harus Bapak lakukan silakan Terima kasih.ucap Bobby sedikit terpancing
Banjir dan Tanah Longsor
Disesi Banjir dan Tanah Longsor, Cawagub No. 1 Surya menyampaikan, Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan salah satu wilayah yang memiliki indeks resiko bencana Indonesia, dalam kategori sedang, resiko bencana banjir tanah longsor dan gempa menjadi penyumbang utama bencana di wilayah Sumatera Utara.
Hasil pengamatan resiko bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB itu mencatat di wilayah Mandailing Natal kemudian Nias Utara, ingin menanyakan bahwa ,Pak Edi setelah dilantik tahun 2019 sebagai gubernur, Bapak telah berjanji bahwa banjir di Sumatera Utara akan selesai dan diatasi pada Tahun 2022. Menurut sebagai wakil gubernur, Pak Hasan Bagaimana janji-janji dari pasangan Bapak ini terima kasih.
Menjawab pertanyaan tersebut, Cawagub No.2 Hasan Basri menjawab, Kita tahu permasalahan banjir ini memang masih terjadi sampai saat ini dan pemerintah telah melakukan sebuah upaya yang konkrit, dimana permasalahan ini dilakukan secara bersama-sama dengan apa yang telah kita sebut dengan stakeholder.
Penanganan masalah banjir dimana disitu ada dinas pekerjaan umum dan juga BPBD yang secara bersama-sama Pemerintah kabupaten kota juga secara bersama-sama untuk bagaimana cara mengatasi banjir yang ada di Sumatera Utara. Karena itu, pada periode kemarin Pak Edi Rahmayadi terlebih awal beliau sebagai gubernur Sumatera Utara telah dilakukan upaya ini, tinggal bagaimana mengoptimalisasikan kondisi di lapangan yang perlu dilakukan peningkatan dan penguatan kerjasama ini. Yang perlu dilakukan secara bersama-sama dari stakeholder, penanganan masalah banjir itu.
"Jadi saya kira Pak Surya, ini adalah sebuah upaya yang harus secara kolaboratif dan secara sinergis antara seluruh sektor yang dikatakan tadi, untuk bersama-sama mengatasi masalah banjir. Ini karena, kita tahu banjir juga erat kaitannya dengan perubahan iklim yang ada di Sumatera Utara. Dan juga, di dunia internasional, karena itu perlu kolaborasi, perlu koordinasi, perlu komunikasi, yang harus dilakukan secara intens seluruh stakeholder, pemerintah dan juga masyarakat, terutama pemerintah kabupaten kota. karena, masalah banjir ini tidak hanya diselesaikan oleh satu kabupaten saja tapi harus bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten yang lainnya itu yang poin yang perlu dilaksanakan untuk ke depan dan kami berjanji untuk meningkatkan koordinasi tersebut.terang Hasan.
Surya
Memang ada PU, ada pak BPBD, tapi provinsi komandannya ini kan Gubernur Pak, tinggal bagaimana tadi ada janji, kalau janji kampanye mungkin bisa saja, tapi ini janji Gubernur setelah dilantik, bahwa 2 tahun banjir di Sumatera Utara akan selesai dan bisa diatasi ini yang kami pertanyakan. Dimana sampai hari ini, Banjir masih tetap ada di Medan.
"Baik terima kasih saya tadi setuju yang disampaikan Pak Hasan Basri Sagala berkali-kali menyebutkan kolaborasi, itu memang perlu pak, makanya kami kolaborasi Medan Berkah. Di Medan, kami sampaikan tapi tanpa mengurangi rasa hormat oleh pendulu, mendahulu kami, bapak Walikota Medan sebelum-sebelumnya, Kota Medan itu baru punya master plan drainase Tahun 2022, kami yang buat pak, kami dengan pak gubernur waktu itu dengan rapat tentang sungai bersama provinsi sampai hari ini tak bebas-bebaskan.ujar Bobby menambahkan apa dijelaskan wakilnya.
Menyikapi jawabab Bobby dan wakilnya, Edy Rahmayadi menjelaskan, untuk pendalamannya itu adalah urusannya PU, bagian luar rumah-rumah yang berada di pinggir garis pada sungai itu punyanya Menteri Kehutanan, ada BWS di sini yang menangani, jangan suka selalu menyalahkan. Kita sudah rencanakan, kita sudah rapatkan, tapi segala prioritas ini yang harus dilaksanakan kabupaten dan kota juga ikut melakukan penganggaran. Terhadap masyarakatnya yang berada di pinggir sungai itu inilah kolaborasinya, bukan polarosi itu bisa ditangani tidak seperti itu, untuk inilah harus banyak belajar dulu untuk memimpin di daerah ini Terima kasih mungkin ini sebagai pengetahuan.ucap Edy
Ini yang selalu diributkan diri bukan tentang banjir tentang logo tetapi kabupaten dan kota itu punya wewenang.
Cloesing Stutemen
Hasan Basri Sagala
Untuk menjadi provinsi yang maju dan unggul, sekaligus juga memberikan pembangunan yang berkelanjutan desain, sisi kita tahu, saat ini kita sedang menghadapi pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang ada di Sumatera Utara, baik itu aparat penyelenggara birokrasi kita untuk dapat bersama-sama menjaga demokrasi ini secara jujur secara adil secara bermartabat.
Hilangkan intimidasi, hilangkan yang namanya tekanan kepada masyarakat, kita hilangkan yang namanya menakut-nakuti masyarakat, karena itu merusak sendi dan substansi dari demokrasi itu. Yang terakhir, kami ingin menyampaikan dalam kaidah fiqih dikatakan itu adalah yang memberikan kemeslahatan sebaik-baiknya kepada masyarakat, pembangunan itu adalah sebaik-baiknya untuk kebaikan bagi masyarakat. Karena itu, pilihlah pemimpin yang bukan meninggalkan permasalahan, yang bukan meninggalkan pembangunan yang tidak selesai di Sumatera Utara. Karena itu, adalah inti dari kepemimpinan itu.
Surya
Hari ini kita telah berdiri bersama dengan satu tujuan menjadikan daerah kita lebih kuat, lebih maju, dan lebih sejahtera. Perjalanan kampanye Ini, bukan sekedar janji, tetapi wujud dari komitmen melaksanakan program yang nyata, program yang akan menguatkan daya saing daerah, mengembalikan proses kita yang seharusnya memastikan pembangunan yang berkelanjutan bagi anak cucu kita. Dan tentunya, pembangunan kebanggaan sebagai warga Sumatera Utara, sekali lagi kami tekankan bahwa saat ini kita tidak hanya berbicara soal rencana, namun kita berbicara tentang aksi nyata kita, tidak mau Sumatera Utara kembali pada situasi yang tidak menghasilkan apa-apa, cukuplah 5 tahun sudah, cukuplah masyarakat Sumatera Utara tidak merasakan kehadiran dan kepercayaan pemerintah di tengah-tengah mereka."kata Surya
.jpeg)
