.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN - Tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumatera Utara dengan Dinas PUPR Sumut berjalan alot. Sehingga, rapat harus diskor dan dijadwalkan ulang kembali dengan waktu yang ditentukan. Rabu 1 November 2023.
Kondisi ini tercermin saat Ketua Komisi D DPRD Sumut Benny Harianto Sihotang mempertanyakan sudah sejauh mana progres proyek Multi Years 2.7 Triliun yang menggunakan dana APBD Sumut kepada Sekretaris PUPR Sumut Muhammad Haldun.
Dengan ringan Muhammad Haldun menjawab tidak tau sudah berapa persen progres proyek Multi Years 2.7 triliun ini. "Saya tidak tau sudah berapa persen progresnya, pak Ketua"ucap Haldun. Kontan suasana RDP sedikit riuh dan sebagian peserta rapat menggeleng-gelengkan kepala.
Jawaban Haldun juga membuat anggota Komisi D Victor Silaen miris, "bukannya kita mengcilkan pak Haldun, yang mewakili Kadis PUPR Marlindo Harahap, toh tak bisa mengambil keputusan. Lebih baik ditunda aja sampai pemangku kebijakan benar-benar bisa hadir. Persoalan Sumut bukan persoalan Jakarta"ucap Victor.
Sebelumnya, Ketua Kadin Sumut Firsal Mutyara menyampaikan dalam wadah Kadin Sumut terdapat Anggota Luar Biasa (ALB) seperti Asosiasi Jasa Kontruksi diantarannya Gapensi, Gapeksindo Inkindo. Semua ini tergabung dalam wadah di bidang Jasa Kontruksi tepatnya di WKU Bidang Pekerjaan Umum dan Jasa Kontruksi.
"Perusahaan-Perusahaan yang tergabung didalam Kadin memiliki Pengalaman, Tenaga Kerja, Peralatan, dan Modal yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan - pekerjaan konstruksi yang nilai anggarannya cukup besar khususnya di Sumatera Utara. Namun sayangnya, dalam kondisi dunia jasa konstruksi yang saat ini bertabur anggaran khususnya di Provinsi Sumatera Utara, banyak perusahaan lokal yang tidak dilibatkan dalam pesta pembangunan ini. Sehingga, mengakibatkan daya beli di Sumatera Utara menurun dan karena pekerjaan tersebut dikerjakan oleh perusahaan dari luar daerah maka pajak nya juga tidak terserap di Provinsi Sumatera Utara dan keuntungan pekerjaan tersebut dibawa keluar dari Sumatera Utara. Secara ekonomi, masyarakat Sumatera Utara tidak diuntungkan dengan adanya pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan luar daerah."ungkap Firsal.
Firsal juga menambahkan, para Asosiasi Jasa Konstruksi, Konsultan dan Pengusaha Daerah menyampaikan kepada Kadin sebagai induk organisasi bahwa tidak adanya keberpihakan Pemerintah daerah kepada pengusaha Daerah. Tidak adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah, DPR dan Pengusaha Daerah yang dalam hal ini tergabung di dalam KADIN, mengakibatkan beberapa proyek strategis mengalami kendala.ujarnya.
Sementara itu, Ketua Gapensi Sumut Sanggam Bakara sangat prihatin melihat adanya kenyataan bahwa banyak pekerjaan dengan anggaran yang besar dikerjakan oleh perusahaan luar daerah dimana pekerjaan tersebut harusnya dapat dikerjakan oleh pengusaha di Sumatera Utara.
"Perlu ditekankan perusahaan kontruksi yang tergabung di Kadin Sumut adalah perusahaan yang sehat, baik secara Perusahaan, Peralatan dan Modal yang cukup untuk menjadi mitra Pemerintah dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Sumatera Utara. Sehingga, pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran dan hasil akhirnya tentulah dapat dinikmati oleh seluruh lapisan Masyarakat Sumatera Utara dan dapat mengangkat perekonomian Masyarakat Sumatera Utara."terang Sanggam.
Sebelum mmengakhiri RDP, Ketua Komisi D DPRD Sumut Benny Harianto Sihotang menjelaskan rapat diskor dan berharap rapat lanjutannya nanti langsung bersama dengan Pj. Gubernur Sumatera Utara Hassanudin. Sebab, persoalan ini harus ditangani serius agar tidak lagi terulang di tahun-tahun yang akan datang.
"Perusahaan Jasa Kontruksi lokal, harus menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. agar perekonomian masyarakat di Sumatera Utara dapat berjalan dan begerak maju.oleh karenanya rapat kita skor dan kita jadwal ulang"ucapya mengakhiri rapat
Hadir dalam RDP tersebut, Ketua Komis D DPRD Sumut, Benny Harianto Sihotang, Anggota Komisi D Rony Reynaldo Situmorang, Ari Wibowo, Viktor Silaen SE, Abdul Rahim Siregar ST MT, Ir.Yahdi Khoir Harahap, Ketua Kadin Sumut Firsal Mutyara, Ucok Kardon, Ketua Gapensi Sanggam Bakara, Lisnam Hendra, TM Pardede ST, Ketua Gapeksindo Sumut Erikson L Tobing, Josua Pangaribuan,Jimmy Simbolon, Excel Korua Tobing, Boni fasius, Micheal Huber, H.Ahmad M Tarigan, Erico SH Panjaitan MEng dan Diaz Wardianto WK
.jpeg)
