.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN - Anggota DPRD Sumut Dodi Thaher dari Fraksi Partai Golkar dan Harun Mustafa Nasution dari Fraksi Gerindra melakukan silaturahmi dan pengumpulan data untuk melihat perkembangan perusahaan jasa konstruksi lokal yang berhimpun di asosiasi di bawah Kadin Sumut.
Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara, Wakil Ketua Bidang Infrastruktur yang diwakili Syamsudin Waruwu alias Ucok Kardon, Ketua Gapeksindo Sumut Ericson Lumbantobing, Sekretaris Taskforce Kadin Sumut Josua Fereira Pangaribuan, Ketua Gapeksindo Medan Excel Aditya Korua Lumbantobing beserta anggota komunitas Era Gapeksindo yaitu Josh Fareira Pangaribuan Jimmy Simbolon, Ahuat Tan, Frans Butarbutar, dan Boni Lumbangaol.
Dalam pertemuan tersebut, Kadin Sumut menyampaikan keluhannya kepada para wakil rakyat Sumut mengenai keberadaan mereka yang selama ini diabaikan oleh Pemprovsu, khususnya terkait proyek pembangunan di Sumut, salah satunya proyek infrastruktur tahun jamak (multiyears) senilai Rp 2,7 triliun.
Syamsudin yang mewakili Firsal menyampaikan rasa kepercayaan Kadin Sumut terhadap Komisi D DPRD Sumut dan akan menampung seluruh aspirasi mereka.
Ia juga memberikan data pada DPRD Sumut mengenai kontraktor lokal yang selama ini sangat dimarjinalkan dengan proyek tersebut.
Ketua Gapeksindo Erickson Lumbantobing juga mengkritisi laporan Pemprovsu mengenai realisasi pembangunan proyek tahun jamak yang baru mencapai 56,89 persen per 27 Agustus 2023.
Total panjang ruas jalan dan jembatan yang dikerjakan sepanjang 262 kilometer dari total 450 kilometer se-Sumut.
Namun, data yang diterima para kontraktor menurutnya tidak seperti itu. Ia menyampaikan hal tersebut pada DPRD Sumut.
Sekretaris Taskforce Kadin Sumut Josua Fereira Pangaribuan mengusulkan agar proyek tersebut dievaluasi menyeluruh dan minimal ada evaluasi mendalam guna menghindari hal-hal yang berpotensi merugikan.
Ia berharap para pekerja konstruksi lokal juga dapat diikutsertakan pada RDP di DPRD Sumut yang digagas oleh Komisi D guna mencari solusi yang lebih memihak masyarakat Sumut.
Sebelumnya, anggota DPRD Sumut Dhody Thaher mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan data lapangan terkait pengerjaan proyek "multiyears" tersebut.
Hal ini dilakukan untuk menyimpulkan dan memberikan masukan kepada eksekutif terkait kelanjutan proyek menjelang berakhirnya kontrak.
Dhody Thaher telah bertemu dengan pelaku usaha dan pakar konstruksi di Sumut termasuk beberapa asosiasi yang terverifikasi di Kementerian PUPR.
Ia juga sudah mengunjungi Kadin sebagai rumah bersama pengusaha bersama Wakil Ketua DPRD Sumut, Harun Mustafa Nasution.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara (Sumut) diundang untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi D DPRD Sumut pada Rabu 1 November 2023.
RDP diproyeksikan untuk membahas kondisi jasa konstruksi di Provinsi Sumut yang disebut sedang "karut-marut".
Rapat ini diikuti oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provsu, Balitbang Provsu, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu, PT Waskita Karya KSO, dan pihak lainnya yang terkait.
.jpeg)
