.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Edy Ramayadi melantik puluhan pejabat eselon II dan ratusan eselon III Pemprovsu akhir akhir ini untuk mengisi jabatan di lingkungan Pemprovsu, Selasa 21 Februari 2023, diaula Tengku Rizal Nurdin jalan Sudirman Medan mengundang kecemburuan sosial .
Sebab, dalam pengangkatan dan pelantikan mengisi jabatan eselon II dan III dinilai tidak mengadopsi keterwakilan etnis sebagai pemangku adat dan budaya di sumatera Utara,sangat kita sesalkan."sebut Kadirun Padang dari Kordinator Lembaga Peduli Masyarakat Pakpak.(LPMP) kepada sejumlah wartawan di Medan, Rabu 22 Februari 2023
Dikatakan Kadirun Padang, walaupun kebijakan itu tidak ada diatur dalam suatu peraturan atau undang undang, seharusnya Edy Ramayadi selaku GUBSU mengadopsi keterwakilan suku dalam mengangkat pejabat eselon II dan III dalam membangun provinsi Sumatera Utara,sebab provinsi Sumut ini tidak terlepas dari daerah tanah Ulayat dan etnis, seperti suku Toba dari Taput sekitarnya,suku Karo ditanah Karo,suku mendailing dan Angkola di Tabagsel,suku Melayu di tanah Deli sekitarnya,dan suku Pakpak di Dairi dan Pakpak Bharat dan suku lainnya."jelas Kadirun Padang.
Suku Pakpak mempunyai dua Kabupaten tanah Ulayat yaitu Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat dan juga bernaung di wilayah Pemerintahan Gubernur Sumatera Utara. Sehingga, putra putri Pakpak merasa ingin diikutsertakan dalam membangun provpinsi Sumut. Tentu, caranya diberikan porsi jabatan untuk bisa berkarya sebagai perwakilan etnis, sebagai salah satu pemegang hak Ulayat di Sumatera utara."sebut Padang Margana
Dulunya sebelum pemerintahan Edy Ramayadi sebagai Gubernur Sumatera Utara kebiasaan keterwakilan sudah dirintis serta dilakukan oleh Gubernur pendahulunya,seperti jaman pemerintahan Raja Inal Siregar,T Rizal Nurdin,Rudolf Pardede,dan Gatot PN dan Erry Nuradi."minimal satu orang perwakilan etnis suku Sumut yaitu satu orang eselon II dan beberapa orang eselon III ada di pemprovsu yaitu mewakili suku contohnya etnis pakpak"ucap salah satu Pungsionaris DPP FORMADANA ini.
dan pada saat itu jugalah digairahkan kegiatan FORKOLA(Forum komunikasi lintas adat) Sumatera Utara yaitu di isi kumpulan perwakilan para tokoh adat di Sumut."tambah, Ketua DPP LSM SIMPARAS ini.
Namun setelah kami amati selama pemerintahan Sumatera dipimpin oleh Edy Ramayadi sebagai Gubernurnya,hal yang sudah dirintis dan dilakukan oleh Gubernur pendahulunya diabaikan dan nampaknya tak berlaku lagi sehingga apa yang disebut denga jargon SUMUT BERMARTABAT hanya sebatas tulisan,sebab terbukti sejumlah pelantikan yang dilakukan masa pemerintahan Edy Ramayadi kurang mengadopsi keterwakilan etnis yang ada di Sumut terutama suku Pakpak"ungkap Kadirun Padang.
Untuk itu,selaku seorang suku pakpak saya menilai Gubernur Sumut Edy Ramayadi kurang mencintai atau menganggap tidak adalagi suku Pakpak sehingga selama kepemimpinannya tidak pernah putra putri etnis Pakpak diberi kesempatan berkarya sebagai jabatan eselon II di pemprovsu untuk berkarya membantu Sumut."tegas Kordinator Lembaga Peduli Masyarakat Pakpak, ini.
Pedahal beberapa orang ASN Pemprovsu putra putri Pakpak berulangkali mencoba mengikuti lelang jabatan di lingkungan Pemprovsu,namun semua kandas dan tak terpilih untuk dilantik oleh Gubsu menjadi salah satu menduduki jabatan eselon II
"apakah karena orang Pakpak itu miskin atau karena tidak punya duit atau karena tak mampu SDMnya,dan kalau masalah SDM saya kira bisa mengimbangi atau setidaknya mengikuti sahabat kita suku lain ", ujar Padang,sambil bertanya.
Seharusnya jargon Sumut BERMARTABAT itu harus betul betul semua bermartabat,dan salah satu adalah melibatkan seluruh suku untuk berkarya membangun propinsi Sumut ini agar tak ada kecemburuan."sebut Kadirun Padang.
" tapi kalau begini caranya dan kondisi kebijakan pemprovsu mengangkat pejabat mengisi jabatan,rasanya Sumut kurang Bermartabat lah." dan wajar saya beserta orang Pakpak lainnya tidak simpati pada Gubernur Sumut.rel
